TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JABAR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mempersilahkan polisi untuk ... Ia menilai tindakan itu tidak dapat ditoleransi dan menegaskan akan menyerahkan prosesnya kepada aparat ...

Manfaat untuk layanan dasar masyarakat, Kaltim sudah luncurkan Gratispol dan Jospol. (SENO/ADPIMPROV KALTIM) TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov ... duet pasangan ...

Sejauh ini, Jawa Tengah telah memiliki Balai Pemusatan Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar (BPPLOP). Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah. Sarif menekankan pentingnya penguatan ekosistem ...

dan Jabatan pengawas (setingkat Eselon 4). Kalau kemudian publik memiliki persepsi atas keputusan penempatan pejabat pada jabatan tertentu itu mengandung unsur yang sifatnya politis, tentu tidak dapat ...

100 HARI KERJA - Inilah program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak. TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil ...

POS-KUPANG.COM, KUPANG -Wakil Gubernur NTT ( Nusa Tenggara Timur) Johni Asadoma turun tangan mengatasi kondisi gedung SMKN 2 Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang, yang tidak layak. Johni Asadoma melihat ...

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Yandri Susanto, didampingi Wakil Menteri, Ahmad Riza Patria, bersama Gubernur ...

setelah Bupati dan Wakil Bupati. Dia Eselon II harusnya menjadi contoh dan teladan untuk bawahan dan semua ASN di Belitung Timur. Harusnya mengayomi dengan cara akademis dan terbuka," jelasnya. Dalam ...

SARASEHAN - Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) dan Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Barat, Syamsul Samad, hadiri sarasehan bertema "Perubahan Geopolitik Dunia dalam Peluang Menuju Indonesia Raya" ...

BANJIR DEMAK - Kondisi tanggul jebol yang menyebabkan banjir di Desa Karangrejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Minggu (18/5/2025). Update banjir Demak dan Grobogan, Selasa (20/5/2025 ...

5. IPM-WEWANAP meminta pemerintah daerah (Bupati dan Wakil Bupati) serta pemerintah provinsi (Gubernur dan Wakil Gubernur) untuk memperketat dan memperjelas regulasi pengamanan wilayah.