Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mengamanatkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara ...

Pahami aturan terbaru PPh 21 THR 2024, metode Tarif Efektif Rata-rata (TER), cara perhitungan, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk menghindari kebingungan.

Sebagai informasi, pekerja dengan gaji di bawah Rp10 juta kini bebas pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atau PPh 21. Namun tak ...

Pekerja bergaji di bawah Rp10 juta yang bebas pajak penghasilan diatur dalam PMK Nomor 10/2025 yang diteken Sri Mulyani pada ...

UMKM menyerap sekitar 117 juta pekerja atau 97 persen dari total tenaga kerja yang ada. Namun, hal tersebut tidak berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan pajaknya. Hal tersebut disebabkan oleh ...

Dalam upaya meningkatkan penerimaan negara, pemerintah terus mencari cara yang efektif dan adil untuk mengoptimalkan sektor perpajakan. Salah satu langkah strategis yang dipilih adalah dengan menganda ...

2: Tabel untuk menghitung PPh 21 bukan pegawai/karyawan tetap/freelance. 3: Tabel Tarif PPh 21. Kami tidak membahas detil tentang tarif pajak PPh pasal 21, PTKP PPh 21, dan objek pajak PPh pasal 21.

Barang dari Cina akan dikenakan tarif tambahan sebesar 10 persen. Langkah-langkah tersebut diambil berdasarkan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA). Undang-undang ini ...

Menetapkan tarif bunga per bulan sebagai dasar penghitungan sanksi administratif berupa bunga dan pemberian imbalan bunga yang berlaku sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan 28 Februari 2025 ...

Menetapkan tarif bunga per bulan sebagai dasar penghitungan sanksi administratif berupa bunga dan pemberian imbalan bunga yang berlaku sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan 28 Februari 2025 ...

Semasa ucapan kepada penggubal undang-undang Republik pada hari Isnin, Trump menyatakan bahawa dia akan mengenakan tarif ke atas keluli, aluminium, dan tembaga untuk menggalakkan pengeluar ...

2. Cakupan: - UU HPP mencakup perubahan dalam berbagai aspek perpajakan, termasuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela, Pajak Karbon, dan Cukai. 3.